Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN kembali menegaskan penolakan mereka atas reklamasi lahan dan pengerahan militer di Laut China Selatan.
"Kami mendiskusikan masalah Laut China Selatan dan mencatat kekhawatiran sejumlah menteri atas reklamasi lahan dan kegiatan di daerah tersebut, yang melunturkan kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan," demikian bunyi Komunike Bersama Menlu ASEAN.
Melanjutkan pernyataan mereka dalam komunike yang disepakati dalam pertemuan ASEAN di Manila tersebut, para menlu menulis, "Kami menekankan pentingnya non-militerisasi dan menahan diri dalam melakukan semua aktivitas oleh pihak pengklaim dan negara lainnya."
Sebagaimana dilansir CNN Philippines, pernyataan itu merujuk pada pembangunan pulau buatan China di perairan sengketa, termasuk Mischief Reef yang diperebutkan oleh Beijing dan Manila. China juga membangun daratan di Woody Island, di perairan yang diperebutkan oleh Beijing dan Vietnam.
Isi komunike ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh, yang berasal dari Vietnam. Dalam wawancara dengan CNN Philippines sebelumnya, Minh mengatakan bahwa negaranya akan menekankan pentingnya pembahasan mengenai reklamasi ini dalam komunike.
Sejumlah laporan yang beredar sebelumnya menyebutkan, Vietnam sempat melakukan lobi agar bahasa dalam komunike itu dipertegas, mengingat mereka merupakan salah satu negara yang merasa dirugikan.
Selain Filipina dan Vietnam, negara ASEAN lain, yaitu Brunei dan Malaysia, juga terlibat sengketa di Laut China Selatan.
Para pengklaim wilayah ini sempat mengkritik pernyataan Ketua dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada April lalu karena terkesan terlalu lembek ketika menyebut "proses diplomatik dan hukum" untuk penyelesaian masalah sengketa. (sumber: CNN Indonesia
)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar