Presiden Jokowi Sudah Mendapat Penjelasan Panglima TNI tentang 5000 Senjata

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mendapat penjelasan mengenai pengadaan senjata laras pendek.

"Sudah bertemu tadi malam setelah pulang dari Bali, Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan," kata Presiden kepada wartawan usai membuka dan meninjau stand Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ia mengatakan, juga sudah menjelaskan masalah itu.

"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," kata Presiden, yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ketika ditanya apa penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden mengatakan: "Ya tidak semua bisa saya sampaikan".

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara akan digunakan untuk pendidikan intelijen.

"Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah," kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).

Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal.

Namun Wiranto kemudian membantah hal tersebut, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata.

Menurut Wiranto, kesalahan informasi tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.

Wiranto menyayangkan informasi yang keliru mengenai pembelian 5.000 senjata itu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

"Ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," katanya. (ant)

Gatot Membenarkan Rekaman Informasi Pengadaan Senjata Institusi Non Militer

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan rekaman suara yang beredar di masyarakat tentang institusi non militer yang berencana membeli 5.000 senjata, adalah rekaman suara dirinya. 

"Rekaman itu benar-benar omongan saya, 1.000 persen benar," ujar Gatot saat ditemui CNN Indonesia di Mabes TNI, Cilangkap, Minggu malam (24/9). 

Gatot mengakui bahwa suara itu direkam saat dirinya menyampaikan sambutan dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9).

"Iya itu benar, (omongan) itu ketika saya sampaikan di depan Purnawirawan (TNI), tambahnya. 

Meski mengakui ucapannya itu, Gatot enggan memberikan keterangan lebih jauh soal institusi non militer yang berencana membeli 5.000 pucuk senjata.

"Saya tidak pernah press release, hanya menyampaikan kepada purnawirawan di luar, sehingga saya tak mau menanggapi itu," ujar Gatot.

Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata. 

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa," ungkapnya  

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. 

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat ini dari pihak A1," kata Gatot dalam rekaman itu.

"Tidak akan saya sampaikan di sini kalau datanya tak akurat, data intelijen kami akurat," imbuhnya.

Gatot juga mengancam akan menyerbu institusi non militer yang ingin memiliki senjata. Ia beralasan tidak boleh ada institusi selain TNI dan Polri yang memiliki senjata.

"Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada," kata Gatot. 

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membantah pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi non militer. 

Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen. 

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (bpp/cnni)