Amien Rais Ingatkan Jokowi untuk Memecahkan Masalah Bangsa dan Tidak Memecah Umat Islam

Mantan Ketua MPR Prof Dr Amien Rais nengingatkan Presiden Jokowi akan permasalahan bangsa Indonesia. Ia minta Jokowi untuk memecahkan masalah itu, jangan malah memecah belah umat Islam.

"Hei pak presiden jangan jualan murah negeri kita ke Beijing, jangan jual aset BUMN kita keluar negeri, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP. Karena saya lihat rezim ini gemar sekali memecah belah bangsa sendiri," kata Amien saat membuka Kongres Nasional Alumni 212, Kamis malam (30 Nov) di Jakarta.

Dalam pidatonya, Amien pun membicarakan mengenai masalah Papua dan isu soal referendum. Amien mengatakan akan sangat berbahaya bila benar terjadi Referendum Papua dan lagi-lagi menyebut nama Presiden Jokowi.

"Kita tahu sekarang kaum intelektual Papua sedang melakukan diplomasi ke seluruh dunia untuk melakukan referendum. Kalau kita tahu mau direferendum, ini bahaya," kata dia.

"Saya ingatkan mas Jokowi, jangan asik memecah belah umat Islam. Tapi lihat permasalahan di Papua sudah siap merongrong bangsa kita," lanjut Amien (bpp/dtk)

Survei Poltracking: Jokowi dan Prabowo Head To Head Lagi

Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan, hanya nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang memperoleh elektabilitas di atas 10 persen. Dua nama ini diperkirakan akan head-to-head dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Jika head-to-head antara dua kandidat terkuat, elektabilitas Jokowi 53,2 persen dan Prabowo 33 persen. Artinya, peluang terjadinya head-to-head antar keduanya masih cukup besar," ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam konferensi persnya di bilangan Jakarta Pusat, Ahad (26/11).

Hanta menjelaskan, ada tiga hal yang mendasari mengapa peluang terjadinya kembali head-to-head antara Jokowi dengan Prabowo dalam memperebutkan kursi presiden tahun 2019 cukup besar. Pertama, kata dia, hanya dua kandidat itu yang memperoleh elektabilitas dua digit.

"Kedua, Jokowi hampir pasti diajukan kembali menjadi Capres. Ketiga, Gerindra akan sekuat tenaga membentuk poros pendukung Prabowo. Karena Prabowo turut memberikan insentif elektoral tinggi terhadap Partai Gerindra," terang Hanta.

Lebih lanjut, Hanta menuturkan, sebanyak 50,6 persen respondennya mengatakan masih mungkin mengubah pilihannya hingga menjelang pemilu serentak 2019 mendatang. Faktor-faktor tertinggi yang menyebabkan publik mengubah pilihannya adalah faktor program kerja yang menguntungkan pemilih dan faktor lingkungan, kerabat, keluarga, dan teman.

"Tingkat kemantapan publik terhadap pilihan partai dan pilihan pasangan capres-cawapres pada pemilu serentak 2019 mendatang ialah pada masa kampanhe 20,3 persen, setelah penetapan resmi kandidat 18,9 persen, dan hari H pelaksanaan pemilihan 18,1 persen," ujar Hanta.

Ia mengatakan, survei nasional tersebut dilaksankan  8-15 November 2017. Jumlah responden dalam penelitian itu ada sebanyak 2.400 dengan margin of error kurang lebih dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (bpp/rep)

Pemuda Muhammadiyah Dorong Masyarakat Desak Presiden Bentuk TGPF Kasus Novel

    Pemuda Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk mendorong Presiden Jokowi agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan. Ajakan ini disampaikan dalam akun FBnya, secara lengkap ajakan tersebut sebagai berikut :

7 BULAN TERLALU LAMA

Polisi sampai saat ini belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Presiden Jokowi harus didesak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus ini.

Dorong Presiden membentuk TGPF dengan menulis surat terbuka melalui 
http://bit.ly/ythpakpresiden

Dokumetasikan aksi kamu melalui video singkat, kemudian bagikan di media sosial. Karena ini bukan semata tentang Novel Baswedan, ini juga tentang kamu, tentang kita dan tegaknya keadilan di Indonesia.

#KitaTetapBersamaNovel #JusticeDelayedisJusticeDenied

Jokowi Tak Pernah Memberi Izin Reklamasi Jakarta Tetapi Membuat Pergub Terkait Reklamasi

Presiden Jokowi membantah telah menerbitkan izin untuk proyek Jakarta saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun menurut mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said,  ada dua peraturan gubernur (pergub) yang dikeluarkanJokowi pada 2012 silam. Dua Pergub itu, kata Sudirman, memberi jalan bagi keluarnya sejumlah perizinan Reklamasi Teluk Jakarta.

Presiden Jokowi menyampaikan bantahannya saat melakukan peresmian revitalisasi tambak udang di Desa Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11). Sedangkan Sudirman menyampaikan hal itu  menyusul pernyataan Presiden Jokowi saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Stop Reklamasi Teluk Jakarta' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/11)..

"Beliau kemarin sempat bicara bahwa tidak pernah mengeluarkan pergub tapi ada dua pergub yang keluar dan pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan-perizinan, karena seperti di bunyinya kalau mau minta izin begini-begini," ujar Sudirman.

Karenanya, Sudirman menilai perlu meluruskan hal tersebut. Ia mengatakan, apa pun jenis izin atau pergub yang dikeluarkan Presiden Jokowi soal reklamasi sama saja memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. "Izin keluar, pasti dasarnya kan ada. Kalau pergub tidak ada, pasti izin tidak akan ada. Dan itu kan soal periode yang memberikan izin siapa," kata Sudirman.

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengatakan, jika dlihat dari asal muasalnya reklamasi juga tidak spesifik dengan membentuk pulau. Namun, reklamasi dengan membuat pulau justru muncul di Pergub DKI Jakarta pada 2012 yakni pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Kalau dilihat asal muasalnya sebetulnya kata kata pulau itu muncul di pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi. 

Ia juga menegaskan, dari sisi izin atau aturan reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI juga tak memenuhi syarat. Pertama, tidak ada aturan zonasi, kedua, tidak ada izin lingkungan hidup strategis dan ketiga, tidak ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga,  Sudirman menilai jika tidak melihat tiga syarat tersebut maka dianggap telah melakukan pelanggaran. "Ketiganya ini disyaratkan oleh undang-undang. Jadi itulah keadaannya," ungkapnya.

Sedangkan penegasan Presiden Jokowi itu dilontarkan dia ketika melakukan peresmian revitalisasi tambak udang di Desa Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11). "Ya saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah," ujar Jokowi. (bpp/rep)

Janji Jokowi di Blok G Pasar Tanah Abang yang Belum Terwujud

Seorang pedagang di Blok G Pasar  Tanah Abang, Jakarta Pusat teringat dengan janji Joko Widodo (Jokowi) untuk meramaikan Blok G beberapa tahun yang lalu. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Saya ingat betul, kalau enggak salah tahun 2013 itu Pak Jokowi pernah janji mau ubah pintu keluar Stasiun Tanah Abang. Katanya mau dideketin Blok G, eh sekarang malah dibangun jauh di sana hampir daerah Jati Baru," ujar pedagang bernama Aryani ketika ditemuiKompas.com, Senin (30/10.2017).

Penelusuran Kompas.com, tahun 2013 Jokowi memang pernah menyampaikan rencana mengubah arah pintu keluar Stasiun Tanah Abang. Pintu keluar stasiun tersebut akan dipindah ke depan Blok G.

"Dipindah ke sisi pasar agar bisa langsung ke dalam pasar," ujar Jokowi saat blusukan ke Blok G, Minggu (17/11/2013) siang.

Saat itu, Jokowi mengatakan, rencana pemindahan pintu keluar stasiun tersebut telah dikomunikasikan dengan PT Kereta Api Indonesia. BUMN itu pun telah setuju. Jokowi memastikan pembangunannya dilakukan pada 2014.

Jokowi berharap, dengan diubahnya pintu keluar stasiun, Blok G, yang merupakan tempat relokasi pedagang kaki lima yang dahulu berjualan di tepi jalan, jadi ramai pembeli. Pedagang pun untung. Kondisi itu yang diharapkan agar jadi contoh penataan lokasi lain.

Meski demikian, seperti dikatakan Aryani, pintu keluar stasiun tak juga dibangun di dekat Blok G pasar.

Pintu masuk Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).(Kompas.com/Sherly Puspita)

"Makanya itu kalau dilihat di depan stasiun itu kan pedagang ramai banget, sampai tumpah-tumpah ke trotoar. Yang beli banyak kan, kalau di sini, mati suri," ucapnya.

Eskalator dan jembatan baru

Tak hanya itu, pedagang lain bernama Jamal pun masih mengingat janji Jokowi untuk membangun jembatan penghubung antara Blok G dan Blok A pasar dan penyediaan eskalator di Blok G.

Saat itu Jokowi telah mewujudkan rencana pendirian kios, perbaikan drainase, pengecatan tembok, pembuatan gerbang utama, serta memperbanyak tangga di Blok G Tanah Abang. Meski demikian, hingga kini dua fasilitas pasar ini belum juga terwujud.

Kondisi Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017). (KOMPAS.COM/Anggita Muslimah)

Soal eskalator, Jokowi berjanji Desember 2014 bakal rampung. Ia berharap eskalator itu memudahkan pengunjung untuk naik ke lantai tiga dan empat, lantai di mana pedagang mengeluh sepi.

"Soal jembatan juga sudah. Desember besok sudah mulai masuk barang-barangnya (pengerjaan konstruksi). Sekarang masih di tahap pabrikasi karena kalau dikerjakan di sini macet," ujarnya saat itu.

Jamal berharap pemimpin baru Ibu Kota dapat melanjutkan rencana baik Jokowi yang belum sempat terwujud.

"Pak Jokowi kan waktu itu terus jadi Presiden. Ya saya harap gubernur sama wakil gubernur yang sekarang ngelanjutin. Kasihan kami," tutupnya. (sumber:kompas.com)

Presiden Jokowi Sudah Mendapat Penjelasan Panglima TNI tentang 5000 Senjata

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mendapat penjelasan mengenai pengadaan senjata laras pendek.

"Sudah bertemu tadi malam setelah pulang dari Bali, Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan," kata Presiden kepada wartawan usai membuka dan meninjau stand Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ia mengatakan, juga sudah menjelaskan masalah itu.

"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," kata Presiden, yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ketika ditanya apa penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden mengatakan: "Ya tidak semua bisa saya sampaikan".

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara akan digunakan untuk pendidikan intelijen.

"Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah," kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).

Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal.

Namun Wiranto kemudian membantah hal tersebut, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata.

Menurut Wiranto, kesalahan informasi tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.

Wiranto menyayangkan informasi yang keliru mengenai pembelian 5.000 senjata itu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

"Ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," katanya. (ant)

Pemuda Muhammadiyah Dorong Jokowi Bentuk TGPF Kasus Novel

Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan sudah berusia sekira 5 bulan. Namun penanganan kasus ini dinilai masih belum menemui titik terang. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah memandang perlunya Presiden Jokowi mendorong TGPF untuk menuntaskan kasus ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku, pihaknya mulai pesimistis terhadap penuntasan kasus ini. Menurutnya, lamanya penuntasan kasus ini bukan karena lemahnya teknis penyidikan. 

"Tapi, diduga lebih karena masalah iktikad baik kepolisian untuk mau menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan," kata Dahnil dalam siaran persnya, Senin (11/9/2017).

Dahnil menuturkan, merujuk pada kasus-kasus yang diduga melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan politik atau 'pemilik senjata' polisi seringkali kesulitan menyelesaikan kasus tersebut. Pun demikian dengan kasus Novel ini.

Maka itu, itu Dahnil meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat langsung mendorong dan mengawal penuntasan kasus ini melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di mana anggotanya adalah individu yang kredibel dan independen.

Sebab jika tidak, terus terang kata Dahnil, kasus ini akan serupa dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak kunjung dituntaskan.

"Bagi kami kesediaan dan ketidaksediaan Presiden Joko Widodo membentuk TGPF menjadi batu uji bagi komitmen beliau dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Justru saat ini ada fakta keadilan hukum dan pemberantasan korupsi memasuki era kegelapan," pungkasnya. (bpp)

Inilah Pernyataan Jokowi tentang Rohingya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi menegaskan sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman tetapi juga dengan aksi nyata.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman-kecaman, dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Inilah pernyataan lengkap Jokowi tentang tragedi Rohingnya:


Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman-kecaman, dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional.

Saya telah menugaskan Menlu dan duta besar Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk dengan sekjen PBB Antonio Guterres dan komisi penasihat khusus untuk Rakhine State, Kofi Annan dan sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar utk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan. 

Untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang dimulai Oktober yang akan datang di Rakhine State.

Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik, saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dakha di Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan pengungsi-pengungsi yang ada di Bangladesh.

Kita harapkan minggu ini, kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan. Sekali lagi kekerasan dan krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terima Kasih. Wassalamualaikum wr wb. (bpp/dtk)

Pigai Tantang Jokowi Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil sikap tegas terhadap Myanmar. Pasalnya, menurut Pigai, sikap Presiden belum tegas dalam menyikapi masalah ini.  
 
"Sangat naif jika Indonesia diam seribu bahasa, Jokowi berpangku tangan, bahkan terkesan membiarkan tanpa intervensi kemanusiaan. Seharusnya kita tingkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap umat muslim oleh Pemerintah Myanmar," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu 3 September 2017.
 
Pigai mengatakan seharusnya Presiden Jokowi meniru langkah Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Pada masa itu, kata Pigai, Soekarno pernah memutuskan hubungan persahabatan dengan Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru karena dinilai memerangi umat muslim Pakistan.

"Soekarno mengirimkan kapal perang angkatan laut bantu Pakistan karena solidaritas Islam. Bahkan Soekarno memusuhi Nehru yang merupakan sahabat karibnya. Kalau Soekarno saja bisa meninggalkan persahabatan dengan Nehru India, mengapa Jokowi begitu takut terhadap Myanmar? Mengapa tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik?," beber Pigai.

Pigai menegaskan apa yang dilakukan pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya saat ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Semua negara di dunia ini memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan.

"Oleh karena itu tidak ada yang salah, kalau bangsa ini secara aktif berperan menciptakan perdamaian abadi di Myanmar Selatan," pungkas Pigai. (bpp/mtnc)