Takut Kalah Voting di SU PBB Trump Ancam Setop Dana Bantuan ke Negara Pro Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan berbagai program bantuan dari AS ke negara-negara yang menyokong PBB untuk membuat resolusi melawan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dilansir laman BBC, langkah pengakuan sepihak atas Yerusalem itu membuat Trump dikecam di berbagai belahan dunia.

"Mereka menerima ratusan juta dolar bahkan miliaran, namun mereka voting dan melawan kita," kata Trump, 20 Desember 2017.

"Biarkan saja mereka melawan. Saya tak peduli," lanjut Presiden AS saat berbicara di Gedung Putih.

Komentar itu disampaikan Trump menyusul bakal digelarnya sidang khusus Majelis Umum PBB yang beragendakan voting melawan kebijakan AS melalui adanya rekomendasi resolusi baru. Draft disebutkan tak akan menyebutkan nama negara AS, namun arahnya akan cenderung pada pembatalan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara sebelumnya Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga sudah berbicara keras di Dewan Keamanan PBB menyoal voting dan rencana resolusi baru tersebut. Haley mengatakan, hal tersebut tak seharusnya terjadi pada AS yang sudah banyak berbuat untuk PBB dan dunia.

AS pada saat itu langsung memveto hasil sidang DK PBB yang dianggap tak berpihak kepada mereka.(bpp/viva)

Klaim Trump Yerusalem Ibu Kota Isreal Dibalas Klaim 57 Negara dengan Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Sebanyak 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina. Klaim ini bertentangan dengan klaim Amerika Serikat yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Ke 57 negara itu menyepakati  Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina dalam pertemuan puncak luar biasa OKI. Mereka juga mengajak negara-negara lain untuk mengikuti deklarasi tersebut.

"Kami menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," menurut pernyataan resmi usai pertemuan puncak luar biasa tersebut, dikutip Turkish Minute, Rabu (13/12).

Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan yang juga menjadi presiden OKI saat ini, mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga tindakan pemerintah Israel.

"Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota Palestina. Saya menyatakan sekali lagibahwa Yerusalem adalah garis merah kami. Haram al-Sharif, dengan 144 hektartanahnya, Masjid Al-Aqsa dan Kubbet ul-Sahra, selamanya akan menjadi milik umat Islam," kata dia.

Setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember, beberapa negara anggota OKI termasuk Turki mengecam keputusan tersebut. dan juga meminta OKI untuk mengadakan sebuah pertemuan luarbiasa di Istanbul untuk menyampaikan sebuah reaksi bersama.

Presiden PalestinaMahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani, Emir Qatar Al Thani, dan RajaYordania Abdullah II adalah salah satu pemimpin paling menonjol yang hadir di konferensitingkat tinggi tersebut. sedangkan Arab Saudi hanya diwakili oleh menteri urusan Islam negara tersebut. (bpp/rep)

Palestina Tetap Inginkan Yerusalem Timur sebagai Ibukota

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Abbas menegaskan, pimpinan Palestina menolak untuk mengakui tindakan kontroversial tersebut.Abbas menyebut Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina.  

Ia pun menilai, AS tidak bisa lagi menjadi mediator dalam perundingan damai Israel-Palestina. "Ini adalah hadiah untuk Israel," tuturnya dalam sebuah pidato di televisi seperti dilansir Aljazirah, Rabu (6/12). 

Ia menambahkan, langkah Trump akan mendorong pendudukan keberlanjutan Israel di tanah Palestina.
Kependudukan Israel terhadap YerusalemTimur secara efektif akan menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto.

Namun yusridiksi dan kepemilikan Yerusalem, ini bagaimanapun, tidak diakui oleh masyarakat internasional. Warga Palestina tetap menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.

"Keputusan Trump tidak akan mengubah realitas Kota Yerusalem dan tidak akan memberikanlegitimasi kepada Israel mengenai masalah ini. Kami akan menggapai kemerdekaan nasional," ucapnya.

Status Yerusalem telah memicu ketegangan antara Israel dengan Palestina selama beberapa dekade. Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir perang 1967 melawan Suriah, Mesir dan Yordania. Sementara, bagian barat kota suci tersebut telah dicaplok dalam perang Arab-Israel 1948.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menjelaskan, langkah Trump telah mendiskualifikasi AS dari kemungkinan mengambil peran dalam proses perdamaian. "Ia juga menghancurkan kemungkinan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ia mendorong wilayah ini menuju kekacauan dan kekerasan," ujar Erekat.

Palestinian Central Council (PCC)atau PLO Central Council, tambah Erekat, akan berkumpul untuk membahas langkahselanjutnya bagi Palestina. Ia mengatakan, tidak akan ada artinya memilki sebuah negara Palestina tanpa Yerusalem berdiri sebagai ibu kota.

Satu-satunya pilihan tersisa untuk orang Palestina, kata Erekat, adalah memperjuangkan hak yang sama antara Laut Tengah dan Sungai Yordan, wilayah penuh sejarah di Palestina. "Ini adalah keputusan berbahaya yang pernah diambil presiden AS," tuturnya.(bpp/rep)