Meski Amerika Serikat Mengancam Tetap Kalah Voting Tentang Yerusalem di Sidang Umum PBB

Meski Amerika Serikat (AS) mengancam pemutusan bantuan ekonomi bagi negara yang menentangnya di Sidang Umum PBB, tetapi tetap saja kalah voting. Pemungutan suara (voting) di sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), mendapati 128 negara menentang langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sayangnya keputusan ini tidak mengikat dan sekedar memalukan AS.

Seperti dirilis situs PBB, hanya 9 negara mendukung langkah Amerika, sementara 35 negara lain abstain. Kantor berita AFP menyebutkan, di barisan yang sama dengan Amerika Serikat dan Israel adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Adapun negara-negara yang menyatakan abstain antara lain adalah Filipina, Rumania, Rwanda, Australia, Kanada, Republik Ceko, Kroasia, dan Meksiko. Ukraina yang sebelumnya di Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi yang menolak langkah Amerika soal Yerusalem, pada voting Kamis justru masuk dalam deretan negara yang abstain.

Mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat Majelis Umum ini menuntut semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem. Resolusi sebagai hasil pemungutan suara ini pun menyatakan "penyesalan mendalam" atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem.

Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa status final Yerusalem hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel sebagaimana disepakati dalam sejumlah resolusi PBB sebelumnya.

Pemungutan suara di Majelis Umum PBB ini digelar setelah Amerika Serikat pada Senin (18/12/2017) menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta negara itu membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hanya Amerika Serikat yang menentang rancangan resolusi di sidang Dewan Keamanan PBB itu, dari 15 anggota. 

Adapun pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (6/12/2017) dan langsung mendapat penolakan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tidak mengikat

Sidang darurat Majelis Umum PBB ini digelar atas permintaan dari Palestina dan mendapat dukungan dari sejumlah negara, menyusul langkah veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Sehari sebelum sidang digelar, Amerika Serikat mengancam akan melakukan sanksi ekonomi kepada negara-negara anggota PBB yang bersuara berseberangan dengannya. (bpp/kpc)

Kalah Voting Amerika Vetto Rosolusi Penolakan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Amerika Serikat (AS) satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menyebut tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan. 

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya yang disesalkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.

“(Veto) itu tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Inggris dan Prancis telah mengindikasikan sebelumnya bahwa mereka ikut menentang AS menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB soal Yerusalem yang telah ada sebelumnya, yakni resolusi yang mengamanatkan status Yerusalem diputuskan melalui perundingan oleh Palestina dan Israel.(bpp/sindo)

Palestina Tetap Inginkan Yerusalem Timur sebagai Ibukota

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Abbas menegaskan, pimpinan Palestina menolak untuk mengakui tindakan kontroversial tersebut.Abbas menyebut Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina.  

Ia pun menilai, AS tidak bisa lagi menjadi mediator dalam perundingan damai Israel-Palestina. "Ini adalah hadiah untuk Israel," tuturnya dalam sebuah pidato di televisi seperti dilansir Aljazirah, Rabu (6/12). 

Ia menambahkan, langkah Trump akan mendorong pendudukan keberlanjutan Israel di tanah Palestina.
Kependudukan Israel terhadap YerusalemTimur secara efektif akan menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto.

Namun yusridiksi dan kepemilikan Yerusalem, ini bagaimanapun, tidak diakui oleh masyarakat internasional. Warga Palestina tetap menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.

"Keputusan Trump tidak akan mengubah realitas Kota Yerusalem dan tidak akan memberikanlegitimasi kepada Israel mengenai masalah ini. Kami akan menggapai kemerdekaan nasional," ucapnya.

Status Yerusalem telah memicu ketegangan antara Israel dengan Palestina selama beberapa dekade. Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir perang 1967 melawan Suriah, Mesir dan Yordania. Sementara, bagian barat kota suci tersebut telah dicaplok dalam perang Arab-Israel 1948.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menjelaskan, langkah Trump telah mendiskualifikasi AS dari kemungkinan mengambil peran dalam proses perdamaian. "Ia juga menghancurkan kemungkinan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ia mendorong wilayah ini menuju kekacauan dan kekerasan," ujar Erekat.

Palestinian Central Council (PCC)atau PLO Central Council, tambah Erekat, akan berkumpul untuk membahas langkahselanjutnya bagi Palestina. Ia mengatakan, tidak akan ada artinya memilki sebuah negara Palestina tanpa Yerusalem berdiri sebagai ibu kota.

Satu-satunya pilihan tersisa untuk orang Palestina, kata Erekat, adalah memperjuangkan hak yang sama antara Laut Tengah dan Sungai Yordan, wilayah penuh sejarah di Palestina. "Ini adalah keputusan berbahaya yang pernah diambil presiden AS," tuturnya.(bpp/rep)

Protes Pimpinan Dunia Terhadap Pernyataan Trump Tentang Yerusalem

Para pemimpin dunia telah menyatakan keprihatinan serius atas kenekatan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibokota Israel. Pengakuan ini  berpotensi mengacaukan Timur Tengah.

Protes anti-AS juga terjadi di bebeberapa negara, terutama di Palestina. Warga Palestina ramai-ramai turun ke jalan dan menyerukan “tiga hari kemarahan”.

Keputusan Trump yang akan disusul dengan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Trump dan meyakini akan banyak negara yang akan melakukan hal serupa.

“Ini adalah hari bersejarah. Yerusalem telah menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun. Yerusalem telah menjadi fokus harapan, impian, doa selama 3.000 tahun.Yerusalem telah menjadi ibu kota orang Yahudi selama 3.000 tahun. Terima kasih, @realDonaldTrump!,” tulis Netanyahu melalui akun Twitter-nya, @netanyahu.

Mesir dan Yordania menolak keputusan AS. Liga Arab diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Sabtu untuk membahas krisis Yerusalem.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tindakan Trump telah mengabaikan resolusi PBB tahun 1980 mengenai status kota tua tersebut.”Mengambil langkah semacam itu (seperti) melemparkan wilayah tersebut ke dalam lingkaran api,” katanya.

Arab Saudi menyebut langkah Trump tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan.

Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus mengaku tidak dapat tinggal diam atas keputusan Trump.

”Saya tidak dapat tetap diam tentang keprihatinan mendalam saya terhadap situasi yang telah berkembang dalam beberapa hari ini,” kata Paus saat audiensi mingguannya di Vatikan.

”Yerusalem adalah kota yang unik,” ujarnya. ”(Tempat) suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim, di mana tempat suci untuk agama masing-masing dihormati, dan memiliki seruan khusus untuk perdamaian.” (bpp/sindo)

Pemuda Muhammadiyah: Pengakuan Trump Tentang Yerusalem Bukti Amerika Produser Radikalisme

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengkritik langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah tersebut dinilai sebagai provokasi yang bisa menyulut perpecahan di kawasan Timur Tengah dan menyulut tumbuhnya radikalisme.

"Bagi kami, apa yang dilakukan oleh AS adalah provokasi untuk melahirkan konflik, terorisme, radikalisme yang lebih besar di Timur Tengah. Tindakan AS menunjukkan bahwa AS sama sekali miskin komitmen untuk menjaga perdamaian dunia, dan justru menjadi produsen provokasi konflik di Timur Tengah" ujar Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (7/12/2017). 

Dahnil menyebut AS tidak mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Ia mengatakan, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS malah menunjukkan diri sebagai produsen radikalisme dan terorisme itu sendiri.

"Terang Amerika Serikat saat ini tidak merawat komitmen perdamaian dunia, bahkan justru terus menjadi provokator konflik-konflik lebih besar terjadi, tindakan AS tersebut memperkuat asumsi bahwa Amerika Serikatlah sesungguhnya produsen radikalisme dan terorisme," urainya.

Dia pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang sudah menegaskan sikap protes terkait keputusan Trump tersebut. Dia berharap Indonesia bisa menghimpun kekuatan untuk mendesak AS menghentikan keputusannya tersebut.

"Dengan posisi diplomasi Indonesia yang relatif bisa diterima oleh banyak negara, penting agaknya Indonesia menghimpun kekuatan dunia untuk mendesak AS menghentikan tindakan 'bodoh' yang bisa mengakibatkan konflik Israel-Palestina lebih besar, dan memprovokasi konflik meluas di Timur Tengah bahkan di negara-negara lain karena sentimen Palestina vs Israel, yang kemudian bisa memprovokasi lahirnya tindakan-tindakan radikalis di banyak tempat," paparnya. (bpp/dtk)