Takut Kalah Voting di SU PBB Trump Ancam Setop Dana Bantuan ke Negara Pro Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan berbagai program bantuan dari AS ke negara-negara yang menyokong PBB untuk membuat resolusi melawan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dilansir laman BBC, langkah pengakuan sepihak atas Yerusalem itu membuat Trump dikecam di berbagai belahan dunia.

"Mereka menerima ratusan juta dolar bahkan miliaran, namun mereka voting dan melawan kita," kata Trump, 20 Desember 2017.

"Biarkan saja mereka melawan. Saya tak peduli," lanjut Presiden AS saat berbicara di Gedung Putih.

Komentar itu disampaikan Trump menyusul bakal digelarnya sidang khusus Majelis Umum PBB yang beragendakan voting melawan kebijakan AS melalui adanya rekomendasi resolusi baru. Draft disebutkan tak akan menyebutkan nama negara AS, namun arahnya akan cenderung pada pembatalan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara sebelumnya Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga sudah berbicara keras di Dewan Keamanan PBB menyoal voting dan rencana resolusi baru tersebut. Haley mengatakan, hal tersebut tak seharusnya terjadi pada AS yang sudah banyak berbuat untuk PBB dan dunia.

AS pada saat itu langsung memveto hasil sidang DK PBB yang dianggap tak berpihak kepada mereka.(bpp/viva)

Trump Burung Beo yang Nyatakan Perang dengan Palestina

Analis politik senior Aljazira, Marwan Bishara, menilai, Presiden AS Donald Trump hanya mengulangi pernyataan point-by-point Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Trump adalah seekor burung beo. 

"Ia hanya mengulang kata Netanyahu dalam segala hal yang diketahuinya sekarang tentang posisi Israel di Palestina," ujarnya seperti dilansir Aljazirah, Rabu (6/12). 

Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan bagian dari sejarah dramatis yang terbungkus dalam bahasa damai dan sivilitas. 

Tapi, Bishara mengatakan, tindakan tersebut sebenarnya adalah sebuah deklarasi perang melawan rakyat Palestina dan hak-hak mereka. Trump juga bertentangan dengan masyarakat internasional serta komitmennya terhadap hukum internasional dan solusi dua negara. (bpp/rep)

Muhammadiyah: Trump Membuka Kotak Pandora Konflik Palestina-Israel

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai keputusan Amerika Serikat (AS) terkait status Yerusalem sebagai tindakan gegabah. Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump telah secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Trump secara sadar membuka kotak pandora konflik Palestina-Israel dengan gegabah. Padahal, dia dan AS mestinya tahu persis bahwa di antara titik yang paling menjadi sumber sengketa-politik abadi di Timur Tengah itu, soal Yerusalem yang diperebutkan," jelas Haedar Nashir kepada Republika.co.id, Kamis (7/12).

Menurut cendekiawan Muslim ini, keputusan Trump tersebut kian menguatkan kecenderungan ultra-konservatif dalam politik luar negeri AS terhadap Palestina. Dengan perkataan lain, rezim Trump menunjukkan pembelaannya secara terbuka terhadap Israel.

Untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah, lanjut Haedar, PBB perlu turun tangan sehingga memungkinkan kebijakan Trump itu dibatalkan. Sejauh ini, dia melihat Amerika Serikat semakin jauh dari komitmen mengupayakan perdamaian di sekitar Tanah Suci, Yerusalem, dan Timur Tengah pada umumnya.

"Apakah AS tidak ingin menyaksikan Timut Tengah yang damai dan kondusif? Jika rencana pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem itu diwujudkan, maka akan memicu konflik politik baru di kawasan itu (Timur Tengah). Dewan Keamanan PBB mestinya memberikan pandangan agar rencana ugal-ugalan politik seperti itu dibatalkan dan tidak boleh diteruskan," jelasnya.(bpp/rep)

Protes Pimpinan Dunia Terhadap Pernyataan Trump Tentang Yerusalem

Para pemimpin dunia telah menyatakan keprihatinan serius atas kenekatan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibokota Israel. Pengakuan ini  berpotensi mengacaukan Timur Tengah.

Protes anti-AS juga terjadi di bebeberapa negara, terutama di Palestina. Warga Palestina ramai-ramai turun ke jalan dan menyerukan “tiga hari kemarahan”.

Keputusan Trump yang akan disusul dengan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Trump dan meyakini akan banyak negara yang akan melakukan hal serupa.

“Ini adalah hari bersejarah. Yerusalem telah menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun. Yerusalem telah menjadi fokus harapan, impian, doa selama 3.000 tahun.Yerusalem telah menjadi ibu kota orang Yahudi selama 3.000 tahun. Terima kasih, @realDonaldTrump!,” tulis Netanyahu melalui akun Twitter-nya, @netanyahu.

Mesir dan Yordania menolak keputusan AS. Liga Arab diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Sabtu untuk membahas krisis Yerusalem.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tindakan Trump telah mengabaikan resolusi PBB tahun 1980 mengenai status kota tua tersebut.”Mengambil langkah semacam itu (seperti) melemparkan wilayah tersebut ke dalam lingkaran api,” katanya.

Arab Saudi menyebut langkah Trump tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan.

Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus mengaku tidak dapat tinggal diam atas keputusan Trump.

”Saya tidak dapat tetap diam tentang keprihatinan mendalam saya terhadap situasi yang telah berkembang dalam beberapa hari ini,” kata Paus saat audiensi mingguannya di Vatikan.

”Yerusalem adalah kota yang unik,” ujarnya. ”(Tempat) suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim, di mana tempat suci untuk agama masing-masing dihormati, dan memiliki seruan khusus untuk perdamaian.” (bpp/sindo)

Hamas Menyerukan Intifada Baru Pasca Pengakuan Trum Tentang Yerusalem

Faksi Palestina yang mengontrol Jalur Gaza, Hamas, Kamis (7/12/2017) menyerukan infitada atau pemberontakan baru melawan Israel. Seruan ini menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut.

”Kita harus menyerukan dan kita harus bekerja untuk meluncurkan intifada di hadapan musuh Zionis,” kata kata pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dalam sebuah pidato di Gaza, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Para pemimpin dunia telah menyatakan keprihatinan serius atas kenekatan Trump yang berpotensi mengacaukan Timur Tengah.

Protes anti-AS juga terjadi di bebeberapa negara, terutama di Palestina. Warga Palestina ramai-ramai turun ke jalan dan menyerukan “tiga hari kemarahan”.(bpp/sindo)

Pemuda Muhammadiyah: Pengakuan Trump Tentang Yerusalem Bukti Amerika Produser Radikalisme

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengkritik langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah tersebut dinilai sebagai provokasi yang bisa menyulut perpecahan di kawasan Timur Tengah dan menyulut tumbuhnya radikalisme.

"Bagi kami, apa yang dilakukan oleh AS adalah provokasi untuk melahirkan konflik, terorisme, radikalisme yang lebih besar di Timur Tengah. Tindakan AS menunjukkan bahwa AS sama sekali miskin komitmen untuk menjaga perdamaian dunia, dan justru menjadi produsen provokasi konflik di Timur Tengah" ujar Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (7/12/2017). 

Dahnil menyebut AS tidak mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Ia mengatakan, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS malah menunjukkan diri sebagai produsen radikalisme dan terorisme itu sendiri.

"Terang Amerika Serikat saat ini tidak merawat komitmen perdamaian dunia, bahkan justru terus menjadi provokator konflik-konflik lebih besar terjadi, tindakan AS tersebut memperkuat asumsi bahwa Amerika Serikatlah sesungguhnya produsen radikalisme dan terorisme," urainya.

Dia pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang sudah menegaskan sikap protes terkait keputusan Trump tersebut. Dia berharap Indonesia bisa menghimpun kekuatan untuk mendesak AS menghentikan keputusannya tersebut.

"Dengan posisi diplomasi Indonesia yang relatif bisa diterima oleh banyak negara, penting agaknya Indonesia menghimpun kekuatan dunia untuk mendesak AS menghentikan tindakan 'bodoh' yang bisa mengakibatkan konflik Israel-Palestina lebih besar, dan memprovokasi konflik meluas di Timur Tengah bahkan di negara-negara lain karena sentimen Palestina vs Israel, yang kemudian bisa memprovokasi lahirnya tindakan-tindakan radikalis di banyak tempat," paparnya. (bpp/dtk)