Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan rekaman suara yang beredar di masyarakat tentang institusi non militer yang berencana membeli 5.000 senjata, adalah rekaman suara dirinya.
"Rekaman itu benar-benar omongan saya, 1.000 persen benar," ujar Gatot saat ditemui CNN Indonesia di Mabes TNI, Cilangkap, Minggu malam (24/9).
Gatot mengakui bahwa suara itu direkam saat dirinya menyampaikan sambutan dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9).
"Iya itu benar, (omongan) itu ketika saya sampaikan di depan Purnawirawan (TNI), tambahnya.
Meski mengakui ucapannya itu, Gatot enggan memberikan keterangan lebih jauh soal institusi non militer yang berencana membeli 5.000 pucuk senjata.
"Saya tidak pernah press release, hanya menyampaikan kepada purnawirawan di luar, sehingga saya tak mau menanggapi itu," ujar Gatot.
Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata.
"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa," ungkapnya
Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut.
"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat ini dari pihak A1," kata Gatot dalam rekaman itu.
"Tidak akan saya sampaikan di sini kalau datanya tak akurat, data intelijen kami akurat," imbuhnya.
Gatot juga mengancam akan menyerbu institusi non militer yang ingin memiliki senjata. Ia beralasan tidak boleh ada institusi selain TNI dan Polri yang memiliki senjata.
"Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada," kata Gatot.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membantah pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi non militer.
Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.
"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (bpp/cnni)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar