Panasnya Perang Medsos di Tahun Politik

Publik perlu mendapatkan gambaran tentang kemungkinan terburuk bila terjadi perang hoax pada saat menjelang Pilkada 2018 mendatang. Juga tentang kemungkinan makin panasnya suasana politik pada tahun 2018 dan 2019 yang merupakan tahun-tahun politik. 

Hal ini disampaikan  anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Arief Suditomo dalam diskusi bertema TAP MPR Nomor V/MPR/2000, Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, di Pressroom Komplek Parlemen Senayan, Senin sore (27/11).

bukan bermaksud untuk menakut-nakuti publik. Namun untuk membangun kesadaran bersama untuk menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk tersebut.

"Ini perlu disampaikan kepadfa publik agar mereka tidak kaget dan menyiapkan langkah antisipasi. Kami katakan bahwa pada tahun 2018-2019 tidak akan semakin ringan, tidak akan semakin halus, kemungkinan akan semakin parah. Hoax dan fitnah bisa makin menjadi-jadi di medsos. Saya bilang kepada teman-teman dan konstituen saya di daerah bahwa 2018 pasti polarisasi yang terjadi pada 2014, sisanya akan masih tergemakan kembali. Yang penting bagaimana kita mengantisipasi. Apa langkah bersama yang harus kita siapkan. Itu penting, karena tentu kita tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa rusak karena panasnya tahun politik," kata Arief dalam diskusi bertema TAP MPR Nomor V/MPR/2000, Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, di Pressroom Komplek Parlemen Senayan, Senin sore.

Menurut Arief, yang mantan penyiar dan redaktur televisi swasta tersebut,
dirinya mempunyai perhatian khusus terkait dengan situasi dan kondisi di dapilnya yaitu Jawa Barat. 

Diaberharap masyarakat di Jawa Barat, bisa mengikuti jejak masyarakat di DKI Jakarta. Yang mana walaupun Pilkada DKI Jakarta suasananya sangat panas, hoax dan berbagai isu yang rentan merusak persatuan dan kesatuan bermunculan, namun pada akhirnya Pilkada berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak terjadi konflik horizontal diantara para pendukung.

"Saya sangat khawatir polarisasi ini menjadi suatu hal yang belum tentu siap di Jawa Barat dan suasana yang panas ditambah hoax dan diangkatnya isu-isu SARA bisa berdampak buruk. Maka inilah pentingnya kami dan pemerintah juga Dirjen IKP, untuk mensosialisasikan, mendidik bagaimana cara publik menghadapi hoax, bagaimana cara mengantisifasi informasi-informasi yang simpang-siur yang tidak bisa  segera mendapatkan validasi atau referensi yang resmi dari berbagai macam pemberitaan  yang selama ini mereka konsumsi. Karenasudah barang tentu politisi itu akan menggunakan berbagai macam cara, agar bisa menang," kata dia.

Disisi lain Arief tidak ingin bila kita berpikir sebagaimana cara China menangani medsos yang begitu keras dan bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang penting menurut dia adalah mengedukasi masyarakat, agar sadar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak merusaknya dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti menyebarkan hoax, fitnah, adu domba, yang justru makin menambah panas suasana dan merusak kesatuan dan persatuan bangsa di tahun politik. (bpp/smn)