OTT KPK Meningkatkan Religiusitas Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menggalakkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pemerintah daerah. Ternyata, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, OTT mampu meningkatkan religiusitas koruptor, 

Karenanya, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi langkah KPK tersebut. Karena, menurut dia, OTT dapat meningkatkan religiusitas para koruptor. "Ketika OTT mereka langsung mengakui eksistensi tuhan, berarti OTT ini positif untuk meningkatkan religiusitas, OTT perlu digalakkan untuk meningkatkan imtaq (iman dan taqwa)," ujarnya saat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Namun, sayangnya ada beberapa pihak yang menganggap bahwa OTT tersebut dilakukan karena adanya motif politik, sehingga hal ini pun cukup menganggu Dahnil. "Saya agak terganggu dengan tuduhan kalau OTT ini aksi politis. Komunis itu kan tidak percaya Tuhan. koruptor itu sama, koruptor tidak percaya dengan Tuhan, mereka tidak takut dengan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak ada ketika maling uang rakyat," ucapnya.

Ia menambahkan, ketika para koruptor terjaring OTT ada juga mereka yang langsung mengenakan jilbab. Bahkan, ada yang mengenakan cadar lantaran takut wajahnya didokumentasikan oleh awak media.

"Makanya OTT harus diperlihatkan. Yang lucunya ini kok pada takut dengan OTT, karena orang benar pasti tidak pernah takut dengan OTT," kata Dahnil. (bpp/rep)

Amien Rais Kritik Pemerintah Beri Kesempatan PKI Bangkit Kembali

Mantan Ketua MPR Amien Rais memberikan orasi dalam Aksi 299 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017). Dalam orasinya, ia mengkritik pemerintah yang  memberikan kesempatan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bangkit lagi.

"Andai kata dulu PKI menang mungkin umat islam tidak akan ada. Saya lihat pemerintah memberikan angin kuat untuk PKI bangkit lagi," seru Amien kepada para peserta aksi dari atas mobil komando.

Tokoh Reformasi tersebut meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. "Pak Jokowi panjenengan supaya adil. Umat islam janganlah didiskriminasi. Islam sedikit aja kesalahan ditangkap berminggu-minggu," kata Amien.

Sebagai "Lurah Indonesia", menurut  Amien Rais,  Jokowi harus berbuat baik kepada rakyatnya. "Anda 'Lurah Indonesia' berbuat baiklah kepada rakyatnya. PKI jangan dikasih angin," ujar Amien.

Aksi 299 sendiri  bertujuan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). (bpp/tnc)

Anggaran Terbatas, BPS Pikir-Pikir untuk Kerjasama dengan Google dalam Program Go Digital

Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Termasuk memanfaatkan big data yang berkembang pesat saat ini, tetapi masih pikir untuk bekerjasama dengan Google.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk menjalin kerja sama dengan penyedia big data seperti Google. Sebab kerja sama tersebut pasti akan memakan dana yang besar.

“Agak berat, (karena) anggaran kami terbatas,” ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Meski begitu, BPS tidak menutup adanya kemungkinan menjalin kerja sama dengan Google. Hanya, tutur Suhariyanto, BPS perlu mengatur strategi terlebih dahulu.

“Saya belum menghubungi Google, kami harus atur strategi dulu dan data apa yang bisa dikerjasamakan (dengan Google),” kata dia.

Sebenarnya, pemanfaatkan big data bukanlah hal yang baru bagi BPS. Sebab sejak tahun lalu, BPS sudah meluncurkan pemanfaatkan big data untuk memotret wisatawan mancanegara melalui data roaming selular.

Namun, pemanfaatkan big data tersebut hanya bisa memotret data makro yaitu jumlah Wisman. Sedangkan, BPS juga ingin memotret data yang lebih detail misalnya besaran pengeluaran dan usia Wisman yang berkunjung ke Indonesia. (bpp/kpc)

Hidayat Nur Wahid: Tidak Ada Tempat Bagi Komunisme di Indonesia

Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Senin (25/9/2017) malam di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut tokoh nasional kelahiran Prambanan ini, selain komunisme, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dilarang. Pelarangan ini, tidak saja di Tap MPRS tetapi juga di beberapa perundang-undangan lainnya. 

"Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI adalah organisasi terlarang bukan hanya TAP MPRS nomor 25 1966, namun juga dikuatkan oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, dikeluarkan juga oleh UU KUHP no 17 tahun 1999, dikokohkan kembali dengan UU Keormasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, UU no 17 tahun 2013 juga yang terakhir perpu nomor 2 tahun 2017,” ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid membuka sesi dialog yang merupakan bagian dari acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Dalam acara sosialisasi kali ini, MPR RI bekerja sama dengan Mathla’Ul Anwar. 

Di hadapan ratusan undangan, Hidayat mengatakan bahwa selama ini MPR RI telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di berbagai daerah, seperti organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, TNI serta Polri. Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa MPR RI melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan acara sosialisasi pun, pihak penyelenggara tidak lupa untuk mengundang sejumlah warga sekitar. Di luar dugaan, antusiasme mereka cukup tinggi, termasuk saat menjawab beberapa pertanyaan yang sesekali dilontarkan Hidayat ketika menyampaikan materi.

Melihat antusiasme para undangan, ia merasa bahwa masyarakat membutuhkan  informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara. 

"Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar. Apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945," kata Hidayat.

Hidayat juga menambahkan, menjelang peringatan G30S-PKI, sosialisasi ini akan semakin digiatkan. Tujuannya adalah untuk kembali mengingatkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan Pancasila sebagai ideologi serta dasar negara. 

"Dengan Sosialisasi Empat Pilar, maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI. Kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas, sehingga tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945," ungkap Hidayat. (bpp/kpc)

Inilah Harga Asli iPhone 8

Lembaga riset IHS Markit membedah harga iPhone 8 yang dirilis Apple. Lembaga yang memiliki banyak koneksi ke para pemasok komponen ponsel mempreteli perangkat tersebut untuk menilai harganya. 

Harga jual iPhone 8 lebih mahal dibandingkan pendahulunya, yakni mulai 799 dollar AS (Rp 10,7 juta), dibanding 769 dollar AS (Rp 10,3 juta) untuk iPhone 7. Usai dibongkar, ternyata ditemukan bahwa biaya komponen (Bill of Materials, BoM) untuk iPhone 8 memang lebih tinggi dibanding iPhone 7.

Menurut kalkukasi IHS Markit, tiap unit iPhone 8 64 GB menelan biaya pembuatan sebesar 247,51 dollar AS (Rp 3,4 juta), naik dari 237,94 dollar AS (Rp 3,2 juta) untuk iPhone 7 32 GB.

BoM iPhone tetap berada di angka 35 persen dari harga ritel. Tentu, itu belum mencakup biaya riset dan pengembangan, marketing, distribusi, dan lain-lain yang mesti ikut dihitung.

Darimana asal kenaikan harga itu? Beberapa komponen iPhone 8 lebih mahal dibanding milik iPhone 7. Chip A11 Bionic berikut subsistem grafis dan AR co-processor, misalnya, lebih mahal 5 dollar AS dibandingkan chip di ponsel terdahulu.

Sedangkan menurut Bloomberg, Rabu (27/9/2017) harga storage yang berlipat dua dari 32 GB menjadi 64 GB juga lebih mahal 5 dollar AS. Adapun komponen kamera yang kemampuannya ditingkatkan di iPhone 8 berharga 32,5 dollar AS.

"Nilai lebihnya (iPhone 8) ada di memori, kamera, dan prosesor. Di sinilah kita bisa mengidenfitikasi di mana letak peningkatannya, dan mengapa mereka (Apple) mematok harga lebih mahal," ujar analis IHS Markit, Wayne Lam.

Komponen termahal dari iPhone 8, seperti juga model-model iPhone sebelumnya, adalah panel layar yang benderolnya bisa mencapai 52,5 dollar AS di iPhone 8 Plus (5,5 inci). Kaca pelapis Gorilla Glass juga hampir sama mahalnya di angka 51 dollar AS.

Lam menambahkan, iPhone 8 sebenarnya hanya menggunakan pakem formula komponen yang sudah teruji di lini iPhone sebelumnya. Perubahan jauh lebih besar kemungkinan bakal ditemukan di iPhone X yang dijadwalkan mulai tersedia pada November mendatang. (bpp/kpc)

Wings Air Hubungkan Surabaya dengan Sumenep

Guna mengembangkan jaringan konektvitas penerbangan domestik, Wings Air secara resmi membuka rute penerbangan Surabaya-Sumenep dan sebaliknya di Provinsi Jawa Timur pada 27 September 2017.

Maskapai yang berada di bawah naungan Lion Air Group tersebut akan melayani penerbangan dari Surabaya melalui Bandar Udara Internasional Juanda menuju Sumenep melalui Bandar Udara Trunojoyo dan sebaliknya.

Wings Air akan beroperasi dengan satu kali penerbangan per hari, dengan jadwal keberangkatan dari Surabaya pada pukul 12.45 WIB dengan nomor penerbangan IW 1808. Sedangkan penerbangan dari Sumenep akan dijadwalkan berangkat pada pukul 13.45 WIB dengan nomor penerbangan IW 1809.

Dalam rute tersebut, Wings Air akan menggunakan pesawat tipe ATR 72-500 maupun ATR 72-600 yang mampu menampung hingga 72 penumpang. “Ini merupakan penerbangan rute pendek, dengan waktu jelajah hanya sekitar 35 menit,” ujar Andy M. Saladin, Head of Corporate Secretary & Communicaton Lion Air Group melalui keterangan resmi, Rabu (27/9/2017).

Andy menambahkan, rute tersebut akan memberikan kemudahan bagi warga Surabaya maupun Sumenep dan sekitarnya untuk melakukan perjalanannya via udara dengan biaya sekitar Rp 200.000. "Diharapkan dengan adanya akses ini juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Sumenep, serta kesejahteraan sosial warganya," jelasnya.

Hingga saat ini Wings Air telah menjangkau lebih dari 100 destinasi domestik di Indonesia, dengan total armadanya berjumlah 52 unit ATR 72-500/600. "Ke depannya Wings Air akan terus berekspansi menyisir daerah–daerah di Indonesia dengan kategori perintis yang diperlukan untuk kemajuan transportasi udara," pungkasnya. (bpp/kpc)

Polisi Akan Ubah Warna Plat Nomer Untuk Dukung Pengawasan Berlalulintas dengan CCTV

Untuk mendukung pengaplikasian CCTV dalam mengawasi prilaku berlalulintas, Korlantas Polri akan mengubah warna pelat nomer. Tetapi penetapan warna pelat nomor baru, ternyata tidak diimplementasikan tahun ini. 

Menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) Irjen Pol Royke Lumowa, aturan baru itu akan dilaksanakan secara bertahap pada 2019. Prosesnya disebut-sebut perlu melakukan perubahan terhadap regulasi terlebih dahulu, sebagai dasar hukum. 

Saat ini aturan mengenai warna pelat nomor, tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012. “Iya regulasinya perlu diubah terlebih dahulu. Sementara tagetnya bisa diimplementasi bertahap tahun 2019,” ujar Royke Lumowa, Rabu (27/9/2017).

Royke menambahkan, kalau teknis pelaksanaannya untuk tahap awal akan diberlakukan bagi kendaraan baru. Kemudian juga ditujukan bagi mobil atau sepeda motor yang habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lima tahunan.

Seperti yang disebutkan oleh Chryshnanda, Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri mengatakan, kalau ini salah satu bentuk dukungan dalam pengaplikasian kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang rencananya akan dipasang untuk mengawasi perilaku berlalu lintas. (bpp/kpc)

Presiden Jokowi Sudah Mendapat Penjelasan Panglima TNI tentang 5000 Senjata

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mendapat penjelasan mengenai pengadaan senjata laras pendek.

"Sudah bertemu tadi malam setelah pulang dari Bali, Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan," kata Presiden kepada wartawan usai membuka dan meninjau stand Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ia mengatakan, juga sudah menjelaskan masalah itu.

"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," kata Presiden, yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ketika ditanya apa penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden mengatakan: "Ya tidak semua bisa saya sampaikan".

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara akan digunakan untuk pendidikan intelijen.

"Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah," kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).

Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal.

Namun Wiranto kemudian membantah hal tersebut, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata.

Menurut Wiranto, kesalahan informasi tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.

Wiranto menyayangkan informasi yang keliru mengenai pembelian 5.000 senjata itu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

"Ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," katanya. (ant)

Andai Tahun 1965 PKI Menang, Tak Terbayangkan Jumlah Rakyat Indonesia Akan Dibunuh

Isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) akhir-akhir ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada yang menyuarakan PKI bangkit kembali dan ada juga yang menyatakan hal tersebut sebagai isu belaka.

Terlepas dari itu, jika kita menelisik ke belakang, Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September (G30S). Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang. Namun akhirnya PKI berhasil ditumpas oleh TNI dan masyarakat. Tak hanya itu, para simpatisan, kader dan bahkan orang yang dicurigai pengikut ideologi komunis juga dibunuh.

Jumlahnya keseluruhan masih simpang siur, antara 80.000 hingga 2 juta orang dikabarkan dibunuh. Nah, pertanyaannya jika kita berandai-andai, seandainya dalam kudeta 1965 tersebut PKI berhasil menang, apa yang bakal terjadi?

Menanggapi hal itu, Sejarawan Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, mengungkapkan semua warga Indonesia yang anti PKI akan dibunuh, jika pada G30S/PKI, DN Aidit dan kawan-kawan berhasil merebut tampuk kekuasaan.

"Kalau dia (PKI) menang, kita akan mati, cuman karena dia kalah, dia yang mati," tegas Anhar kepada covesia.com melalui telepon seluler, Selasa (26/9/2017).

Anhar tidak bisa membayangkan berapa jumlah nyawa yang melayang jika saat itu PKI berhasil dalam misinya. "Sudah pasti angkanya jauh lebih besar dari Simpatisan PKI yang terbunuh, ngak terbayangkan berapa jumlah rakyat yang terbunuh," jelasnya.

Menurutnya, pada prinsipnya setelah peristiwa 1965 tersebut pembunuhan massal sudah pasti terjadi, hanya saja siapa yang menjadi korbannya tergantung siapa yang menang.

"Jika kita melihat sejarah komunis di dunia, tidak ada revolusi tanpa pertumpahan darah dan pembunuhan," tukasnya.(con)

Gatot Membenarkan Rekaman Informasi Pengadaan Senjata Institusi Non Militer

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan rekaman suara yang beredar di masyarakat tentang institusi non militer yang berencana membeli 5.000 senjata, adalah rekaman suara dirinya. 

"Rekaman itu benar-benar omongan saya, 1.000 persen benar," ujar Gatot saat ditemui CNN Indonesia di Mabes TNI, Cilangkap, Minggu malam (24/9). 

Gatot mengakui bahwa suara itu direkam saat dirinya menyampaikan sambutan dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9).

"Iya itu benar, (omongan) itu ketika saya sampaikan di depan Purnawirawan (TNI), tambahnya. 

Meski mengakui ucapannya itu, Gatot enggan memberikan keterangan lebih jauh soal institusi non militer yang berencana membeli 5.000 pucuk senjata.

"Saya tidak pernah press release, hanya menyampaikan kepada purnawirawan di luar, sehingga saya tak mau menanggapi itu," ujar Gatot.

Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata. 

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa," ungkapnya  

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. 

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat ini dari pihak A1," kata Gatot dalam rekaman itu.

"Tidak akan saya sampaikan di sini kalau datanya tak akurat, data intelijen kami akurat," imbuhnya.

Gatot juga mengancam akan menyerbu institusi non militer yang ingin memiliki senjata. Ia beralasan tidak boleh ada institusi selain TNI dan Polri yang memiliki senjata.

"Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada," kata Gatot. 

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membantah pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi non militer. 

Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen. 

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (bpp/cnni)

Yusril: Komunisme akan Menghancurleburkan Pancasila

Tokoh Nasional Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa sekulerisme, liberalisme akan menjauhkan bangsa Indonesia dari Pancasila. Apalagi komunisme, menurut Yusril, akan membuat Pancasila hancur lebur.

"Sekularisme dapat menenggelamkan Pancasila. Liberalisme akan menyebabkan tergadainya bangsa dan negara kepada kekuatan asing. Apalagi komunisme. Paham komunis akan membuat Pancasila hancur lebur!" tegas Yusril Ihza Mahendra dalam acara "Dialog 100 Tokoh Jawa Barat dengan Yusril Ihza Mahendra" di Hotel Grand Asrilla, pada hari Kamis (21/9/2017) sore. 

.Umat Islam di Indonesia diminta membangun kekuatan politik sendiri untuk membela bangsa dan negara dari upaya-upaya infiltratif. Hal tersebut, mengingat negara berdasar Pancasila adalah negara yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. "Umat Islam harus berada di garda terdepan dalam membela dan membangun bangsa serta upaya-upaya melemahkan bangsa dan negara ini," ujar Yusril dengan nada sangat tegas.

Acara yang diadakan oleh Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat itu, dihadiri oleh belasan guru besar berbagai perguruan tinggi, ulama, cendekiawan dan aktivis pergerakan Islam. Yusril dalam kesempatan itu menekankan pentingnya Umat Islam mempunyai kekuatan politik yang nyata agar mampu mengarahkan perjalanan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik di masa depan.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, jika umat Islam acuh tak acuh kepada politik Islam, bahkan mendukung kekuatan politik sekuler apalagi berhaluan kiri atau liberal, maka cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers) untuk membangun negara berdasarkan Pancasila akan makin jauh.

"Menurut Yusril, Islam mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, mengedepankan asas kerakyatan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan serta bercita-cita untuk menegakkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial.

"Jika umat Islam tidak memegang tampuk kekuasaan politik, maka Pancasila ditafsirkan sedemikian rupa untuk kemudian dibenturkan dengan ajaran-ajaran Islam. Pengalaman sejarah tahun 1959-1965 membenarkan adanya pembenturan Islam dengan Pancasila itu," paparnya.

Jika pembenturan antara ajaran Islam dan Pancasila terjadi, maka, menurut Yusril, yang menguat adalah komunisme. Padahal sejatinya, menurut pakar hukum tata negara itu, justru komunislah yang bertentangan dengan Pancasila.

Karena itu, Yusril mengingatkan generasi Islam agar kritis dalam memahami sejarah bangsa, khususnya terkait dengan ancaman kegiatan PKI dan komunisme di masa yang lalu."Islam tidak mungkin dapat dikompromikan dengan komunisme," tandas Yusril. (bpp/cawar)

Catatan Hitam PKI Mungkinkah Difilmkan?

FILM BARU PKI VERSI MILLENIAL
DARIPADA MERUBAH FILM YG SUDAH ADA LEBIH BAIK BUAT FILM BARU DG JUDUL.....

A. TERROR at TEGAL
Medio Oktober 1945 : AMRI Slawi pimpinan Sakirman dan AMRI Talang pimpinan Kutil menteror, menangkap dan membunuh sejumlah pejabat pemerintah di Tegal.

B. BLOODY BANTEN
Tanggal 17 Oktober 1945 : Tokoh Komunis Banten Ce’ Mamat yang terpilih sebagai Ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) membentuk DPRS (Dewan Pemerintahan Rakyat Serang) dan merebut pemerintahan Keresidenan Banten melalui teror dengan kekuatan massanya.
Tanggal 9 Desember 1945 : PKI Banten pimpinan Ce’ Mamat menculik dan membunuh Bupati Lebak, R. Hardiwinangun, di Jembatan Sungai Cimancak.

C. BLOODY BLACK SQUAD OF TANGERANG
Tanggal 18 Oktober 1945 : Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin Tokoh Komunis Tangerang, Ahmad Khoirun, membentuk laskar yang diberi nama Ubel-Ubel dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara
Tanggal 12 Desember 1945 : Ubel-Ubel Mauk yang dinamakan Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman membunuh Tokoh Nasional Oto Iskandar Dinata.

D. COUP de PEKALONGAN
Tanggal 4 November 1945 : API dan AMRI menyerbu Kantor Pemda Tegal dan Markas TKR, tapi gagal. Lalu membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk merebut kekuasaan di Keresidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang

E. CIREBON UNDER SIEGE
Tanggal 12 Februari 1946 : PKI Cirebon di bawah pimpinan Mr.Yoesoef dan Mr.Soeprapto membentuk Laskar Merah merebut kekuasaan Kota Cirebon dan melucuti TRI.
Tanggal 14 Februari 1946 : TRI merebut kembali Kota Cirebon dari PKI.

F. LANGKAT DOWNFALL
Tanggal 3 – 9 Maret 1946 : PKI Langkat – Sumatera di bawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan dengan gerakan massa atas nama revolusi sosial menyerbu Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura dan membunuh Sultan bersama keluarganya serta menjarah harta kekayaannya.

G. INDEPENDENCE DAY FIREWORK at SURAKARTA
Tanggal 19 Agustus 1948 : PKI Surakarta membuat KERUSUHAN membakar pameran HUT RI ke-3 di Sriwedari – Surakarta, Jawa Tengah.

H. JATIM EXECUTIVE EXECUTION
.Tanggal 10 September 1948 : Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo dan dua perwira polisi dicegat massa PKI di Kedunggalar – Ngawi dan dibunuh, serta jenazahnya dibuang di dalam hutan.

I. SOLO MADIUN KIDNAPPING
Medio September 1948 : Dr. Moewardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo dan sering menentang PKI diculik dan dibunuh oleh PKI, begitu juga Kol. Marhadi diculik dan dibunuh oleh PKI di Madiun, kini namanya jadi nama Monumen di alun-alun Kota Madiun.

J. BURRIED ALIVE at MAGETAN
Tanggal 17 September 1948 : PKI menculik para Kyai Pesantren Takeran di Magetan. KH Sulaiman Zuhdi Affandi digelandang secara keji oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Di sumur tersebut ditemukan 108 (seratus delapan) kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, ratusan orang ditangkap dan dibantai PKI di Pabrik Gula Gorang Gareng.

K. SEPARATISM DECISION
Tanggal 18 September 1948 : Kolonel Djokosujono dan Sumarsono mendeklarasikan NEGARA REPUBLIK SOVIET INDONESIA dengan Muso sebagai Presiden dan Amir Syarifoeddin Harahap sebagai Perdana Menteri.

L. LONGEST DAYS at MADIUN
Tanggal 19 September 1948 : PKI merebut Madiun, lalu menguasai Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang dan Cepu serta kota-kota lainnya.
Tanggal 20 September 1948 : PKI Madiun menangkap 20 orang polisi dan menyiksa serta membantainya.

M. BLOODY BLITAR
Tanggal 21 September 1948 : PKI Blitar menculik dan menyembelih Bupati Blora Mr. Iskandar dan Camat Margorojo – Pati Oetoro, bersama tiga orang lainnya yaitu Dr.Susanto, Abu Umar dan Gunandar, lalu jenazahnya dibuang ke sumur di Dukuh Pohrendeng Desa Kedungringin Kecamatan Tujungan Kabupaten Blora.

N. SEVEN HELL WELL
Tanggal 18 – 21 September 1948 : PKI menciptakan 2 (Dua) Ladang Pembantaian / Killing Fields dan 7 (Tujuh) Sumur Neraka di MAGETAN untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai :a. Ladang Pembantaian Pabrik Gula Gorang Gareng di Desa Geni Langit. b. Ladang Pembantaian Alas Tuwa di Desa Geni Langit. c. Sumur Neraka Desa Dijenan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Magetan. d. Sumur Neraka Desa Soco I Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. e. Sumur Neraka Desa Soco II Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. f. Sumur Neraka Desa Cigrok Kecamatan Kenongomulyo Kabupaten Magetan. g. Sumur Neraka Desa Pojok Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. h. Sumur Neraka Desa Bogem Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. i. Sumur Neraka Desa Batokan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Magetan.
Awal Januari 1950 : Pemerintah RI dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan pembongkaran 7 (Tujuh) Sumur Neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Di Sumur Neraka Soco I ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali dan 40 tidak dikenali, sedang di Sumur Neraka Soco II ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan Ulama dan Umara serta Tokoh Masyarakat.

O. DUNGUS BLOODY ESCAPE
Tanggal 30 September 1948 : Panglima Besar Sudirman mengumumkan bahwa tentara pemerintah RI berhasil merebut dan menguasai kembali Madiun. Namun Tentara PKI yang lari dari Madiun memasuki Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Dungus dan membantai semua tawanan yang terdiri dari TNI, Polisi, pejabat pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Ulama serta Santri.

P. JATENG PRISONER
Tanggal 4 Oktober 1948 : PKI membantai sedikitnya 212 tawanan di ruangan bekas Laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomulyo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Q. SLEEPING WITH THE ENEMY
Tahun 1963 : Atas desakan dan tekanan PKI terjadi Penangkapan Tokoh-Tokoh Masyumi dan GPII serta Ulama Anti PKI, antara lain : KH. Buya Hamka, KH.Yunan Helmi Nasution, KH. Isa Anshari, KH. Mukhtar Ghazali, KH. EZ. Muttaqien, KH. Soleh Iskandar, KH. Ghazali Sahlan dan KH. Dalari Umar.
Bulan Desember 1964 : Chaerul Saleh Pimpinan Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak) yang didirikan oleh mantan Pimpinan PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan KUDETA.
Tanggal 6 Januari 1965 : Atas desakan dan tekanan PKI terbit Surat Keputusan Presiden RI No.1 / KOTI / 1965 tertanggal 6 Januari 1965 tentang PEMBEKUAN PARTAI MURBA, dengan dalih telah memfitnah PKI.
Tanggal 21 September 1965 : Atas desakan dan tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI No.291 th.1965 tertanggal 21 September 1965 tentang PEMBUBARAN PARTAI MURBA, karena sangat memusuhi PKI.

R. BASTARD of KEDIRI
Tanggal 13 Januari 1965 : Dua sayap PKI yaitu PR (Pemuda Rakyat) dan BTI (Barisan Tani Indonesia) menyerang dan menyiksa peserta Training PII (Pelajar Islam Indonesia) di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya, dan juga merampas sejumlah Mush-haf Al-Qur’an dan merobek serta menginjak-injaknya.

S. TEARS OF THE SUMUT
Tanggal 14 Mei 1965 : Tiga sayap organisasi PKI yaitu PR, BTI dan GERWANI merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dengan menangkap dan menyiksa serta membunuh Pelda Sodjono penjaga PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Karet IX Bandar Betsi. (fb Bedjo Moeljo Bedjo)

Indonesia Tawarkan Formula 4 + 1 untuk Selesaikan Masalah Rohingya

Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia mengusulkan  formula 4+1 untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Menurutnya, formula ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan Rohingya di Myanmar. Formula 4+1 merupakan solusi yang dianggap ideal.

"Formula 4+1 yang kita tawarkan itu yang bisa diterima kedua belah pihak. Dan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus Rohingya " kata Jusuf Kalla usai berpidato di markas iPhone York, Amerika Serikat, Kamis 21 September 2017.

Menurut Jusuf Kalla, yang paling utama saat ini adalah membuka akses agar bantuan kemanusiaan bisa masuk Myanmar untuk membantu pengungsi Rohingya. Wapres mengatakan tidak mungkin mengerahkan pasukan dan tidak bisa dengan pasukan penjaga perdamaian.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan formula 4+1 untuk Rakhine State. Formula 4+1 tersebut, mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. (bpp/mtnc)

Simfoni Negeri Berkemajuan Syiar Dakwah Muhammadiyah

Sebagai bentuk sarana untuk melebarkan peran kampus dan ajang syiar mewujudkan Islam berkemajuan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) selenggarakan konser religi Simfoni Negeri Berkemajuan, yang bertempat di Gedung Sportorium, pada Kamis (21/9/2017).

Konser religi ini mengangkat tema “Menggugah Semangat Berkemajuan”, yang dipimpin oleh Dwiki Darmawan dan didukung oleh Fathin Sidqia Lubis, Ita Purnamasari, Rafli Konde, serta paduan suara Sun Shine Voice UMY dan paduan suara Melody of ‘Aisyiyah Voice Univeristas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

Rektor UMY, Gunawan Budiyanto mengatakan ini merupakan salah satu bentuk gerakan Muhammadiyah dalam melebarkan syiar dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

“Kita sepakat bahwa Muhammadiyah harus mengenal budaya, maju dengan budaya tanpa harus meninggalkan esensi dari kecirian Muhammadiyah itu sendiri,” ujar Gunawan.

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan, konser religi ini merupakan perpaduan dua elemen antara dunia ilmu dan dunia budaya.

“Dalam elemen budaya banyak ritual-ritual yang kehilangan makna dan estetik kebudayaannya sebagai sistem knowladge kolektif untuk hidup lembut, harmoni, damai, berbagi dan membangun kerjasama dengan rasa,” jelas Haedar.

Melalui konser ini kampus UMY mampu memberi sentuhan penting tentang ilmu dan kecerdasan yang sangat vital untuk Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

“Sesungguhnya dua elemen itulah yang sangat dibutuhkan Indonesia, yang juga menjadi bagian pembutkan karakter,” terangnya.

Dalam konser religi ini juga diinformasikan tentang beasiswa yang diberikan pada para alumni UMY yang berprestasi bagi masyarakat dan negara. Adapun tujuan pemberian beasiswa yaitu untuk menjalin komunikasi antara perguruan tinggi dengan alumninya, dan untuk mempromosikan alumni-alumni berprestasi di beberapa bidang kepada masyarakat luas.

Turut hadir dalam konser ini Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Badan Pembina Harian (BPH) UMY, serta alumni-alumni UMY. (moi)

Inilah Korban-Korban PKI

KH Khoirun (93 th), KH Maruf Nawawi (84), KH Muhayat (98), dan Khoimun (95) adalah korban dan saksi mata kebiadaban PKI dalam peristiwa Madiun 1948. "Kiai dan santri menjadi target pembunuhan nomor satu bagi PKI. Sebelum 1948, banyak kader PKI yang disusupkan ke dalam beberapa pesantren," kata Khoirun saat saya wawancarai di kediamannya di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Mei 2016 lalu.

Khoirun sempat dikubur oleh gerombolan PKI dan dikira sudah mati, ternyata masih hidup. Ia dianggap 'sakti' walau sudah mengalami siksaan berat termasuk dibacok dan ditembak. Beberapa pejabat penting di Jakarta kerap meminta semacam 'jimat' doa untuk keselamatan dirinya.

Tiga lainnya juga saya wawancarai di rumahnya pada pertengahan Mei 2016 lalu. Maruf Nawawi di Kecamatan Dagangan. Muhayat di Kecamatan Pilangkonceng. Khoimun di Kecamatan Wungu.

Selama sekitar satu pekan saya menelusuri jejak-jejak PKI dari Solo, Boyolali, Magetan, dan Madiun. Termasuk menemui empat bekas tahanan politik PKI dalam peristiwa 1965-1966, alumni Pulau Buru, Pulau Nusa Kambangan, penjara di Semarang, serta Solo. Mereka inginnya seperti apa? Saya juga tahu dari hasil pengakuan mereka yang usianya rata-rata 70 tahunan itu.

Lalu ada apa di Magetan? Ada sebuah pesantren yang menjadi target utama PKI, yakni Pesantren Takeran. Dikenal juga sebagai Pesantren Sabilil Mutaqien, pimpinan Kiai Imam Mursjud Mutaqien. Pada 17 September 1948 sejumlah tokoh PKI menjemput Kiai Mursjid dan beberapa rekannya dengan alasan mengajak diskusi tentang rencana pembentukan Republik Soviet Indonesia, ke suatu tempat.

"Mereka tidak pernah kembali ke pesantrennya lagi. Sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian," kata Maruf Nawawi.

Belum lagi di sumur tua Desa Soco, ditemukan 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Korbannya antara lain Bupati Magetan Sudibjo dan Muhammad Suhud, ayah mantan Ketua DPR/MPR Kharis Suhud.

Aksi pembantaian ini pun kemba;i terulang. Banyak yang tidak tahu bahwa setelah peristiwa G30S di Jakarta, ternyata ada peristiwa Kedung Kopi, Solo pada 22 Oktober 1965. Gerombolan PKI membunuh 23 demonstran anti-PKI di Kedung Kopi Solo. Rinciannya: 20 pemuda Islam dan tiga pemuda Katolik. (sumber: Republika)

Inilah Tanggapan Ketua Umum PP Muhammadiyah tentang Pemutaran Film G30S PKI

Menanggapi pemutaran film G30S PKI oleh beberapa pihak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mempersilakan masyarakat yang ingin menonton film G30S PKI . Haedar mengatakan Muhammadiyah tidak melarang atau bahkan menganjurkan masyarakat untuk menonton film itu.

“Menonton film itu menjadi hak masyarakat, bukan sesuatu yang wajib ditonton. Begitu juga dengan rencana pemutaran film tersebut untuk memperingati HUT TNI ke-72,” ujar Haedar ketika ditemui pada Rabu (20/9) di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta.

Menurut Haedar G30S PKI itu merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Maka dengan itu film tersebut bisa jadi alat untuk melakukan pembacaan sejarah.

"Film itu satu dari sebagian banyak instrumen sejarah yang bisa kita jadikan alat untuk membaca sejarah," jelas Haedar.

Haedar mengatakan bahwa ada banyak instrumen sejarah yang bisa dijadikan cermin untuk melihat sejarah selain film. Salah satunya tentang patung pahlawan serta buku yang juga menjadi salah satu cermin melihat sejarah.

"Ada buku sejarah, tutur-tutur sejarah lewat lisan, ada juga sejarah fisik yang jadi simbol, kalau kita lihat patung Jenderal Soedirman, patung Pangeran Diponegoro. Kalau kita lihat, mengingatkan kita pada peristiwa sejarah," terang Haedar.

Sehingga Haedar menilai tidak harus ada pemboikotan gara-gara film ini. Begitu juga sikap Muhammadiyah netral, tidak terjebak pada pro kontra terkait rencana pemutaran film tersebut.

"Tontonlah film G30S PKI yang mau nonton, bagi yang tidak, ya tidak usah nonton," tegas Haedar.

Sementara terkait revisi film tersebut sesuai generasi kekinian, Haedar juga mempersilakan. Hanya saja, peristiwa sejarah masa lalu yang suram tidak boleh dihilangkan dalam revisi pembuatan film versi baru.

Selain itu, Haedar juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda maupun pemimpin-pemimpin negeri ini untuk lebih memperkuat rasa nasionalisme.

“Penghayatan akan Idiologi Pancasila harus benar-benar dilakukan oleh segenap elemen masyarakat agar tercipta kedamaian, kesejahteran, seperti yang menjadi cita-cita bangsa. Kalau bangsa kita Indonesia sudah memiliki idiologi Pancasila, maka idiologi lain seperti komunisme sekulerisme dan lainnya, tidak punya hak di Indonesia," pungkas Haedar.⁠⁠⁠⁠ (moi)

Pemuda Muhammadiyah Luncurkan AppsMu Tangkal Berita Hoax

Dalam rangka menangkal berita hoax, Pimpinan Pusat Pemuda Muhamamdiyah meluncurkan aplikasi  AppsMu. AppsMu resmi diluncurkan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta, Jumat (22/9/2017).

“Pemerintah selama ini meminta kelompok masyarakat untuk berperan aktif terhadap penyebaran informasi Hoax, kami juga punya kekhawatiran yang sama terhadap itu. Nah, khusus untuk warga Muhammadiyah kami siapkan AppsMu ini, aplikasi khusus yang bisa memfilter mana informasi benar dan yang mana informasi hoax,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan PusatPemuda Muhamamdiyah.

Dahnil menjelaskan teknis filterisasi informasi hoax tersebut dilakukan melalui perangkat keamanan yang dibangun oleh tim IT.

Aplikasi yang dibangun bersama beberapa perusahaan teknologi ini tidak hanya sekadar aplikasi berita, tetapi AppsMu juga menjadi aplikasi kegiatan ekonomi bagi warga Muhammadiyah. Hal ini menurut Dahnil sebagai upaya untuk membangun pasar ekonomi  khusus warga Muhammadiyah.

“Nanti kami akan buka pasarnya kalau warga sudah siap berkompetisi, jadi seperti tempat latihan transaksi ekonomi tertutup bagi warga Muhammadiyah,” terangnya.

Sebelumnya Pemuda Muhammadiyah juga meluncurkan aplikasi belanja online, mallmu, maka dalam hal ini mallmu menjadi bagian dari AppsMu yang juga menyediakan fitur donasi hingga pengelolaan organisasi. AppsMu juga memberikan voucher saldo sebesar Rp25000,- bagi 50 orang pertama yang memasang dan mendaftar di AppsMu. (bpp/moi)

SIMfONI NEGERI BERKEMAJUAN

Oleh Haedar Nashir

Pada negara kota Plato berfilsafat tentang negara
Al-Farabi menggagas konsep Negara Utama
Segenap peradaban seantero buana
Menorehkan negeri cita-cita ke jagat galaktika

Di sebuah negeri kepulauan nan elok bak zamrut di khatulistiwa
Dengan ribuan etnik dan suku bangsa yang hidup berdiaspora
Allah turunkan segala anugerah-Nya yang tak berbilang
Kekayaan alam yang tak pernah habis untuk lebih tujuh turunan

Setelah 72 tahun merdeka menyeruak sederet kalimat tanya
Adakah negeri terindah ini menjelma menjadi suatu idaman
Atau sekadar serpihan kemajuan di atas tumpukkan masalah dan derita
Nan membuat rakyat resah dalam nada pasrah dan hilang harapan

Di tangan elit dan warga bangsa kini nasib Indonesia tergenggam
Tumbuhkan  jiwa, pikiran, dan perangai bernegara dengan aura cinta
Agar Indonesia tak digadaikan dan tetap menjadi negeri harapan
Bagi semua insan dan golongan yang tak kenal lelah menaruh asa

Ayo, bangkitlah kaum muda dari segala angkatan
Menjadi sosok pendobrak dan pembawa kemajuan
Menanam benih inovasi dan pencerahan
Menuju Indonesia berkemajuan

Sejarah menoreh risalah kaum muda
Ashabul Kahfi sosok Al-Fata  melawan rezim angkara
Muhammad muda dikenal Al-Amin terpercaya
Dan Ahmad Dahlan menyemai benih tajdid di usia muda

Tatkala hijrah Muhammad melintas rintangan dengan jiwa kesatria
Ia tinggalkan Makkah tercinta demi risalah Iqra pembuka cakrawala
Bersama kaum Anshar dan Muhajirin menjalin ikatan saudara
Membangun Yatsrib menjadi Madinah Kota Peradaban Utama

Kini lima belas abad pasca kerisalahan Islam nan gemilang
Umat muslim di penjuru buana menggelorakan syiar hijrah
Kaum muda nan belia bergelora mengemban risalah dakwah
Bangun peradaban berkemajuan nan cerah mencerahkan

Jadikan hijrah tonggak baru perubahan
Mengubah perangai-perangai kerdil menjadi mulia
Mengasah nalar cerdas berilmu melintas cakrawala
Menggoreskan tinta emas tuk Indonesia berkemajuan




Di negeri berkemajuan
Agama mengajarkan keadaban dan pencerahan
Anti kebencian, kekerasan, dusta, dan permusuhan
Menggelorakan hidup damai dan saling mencerdaskan

Di negeri berkemajuan
Laki-laki dan perempuan saling memuliakan
Meski peran sama atau berbeda
Tiada diskriminasi dan perendahan martabat sesama

Wahai kaum muda berintegritas dan cerdas cendekia
Jangan biarkan mafioso dan tangan-tangan kotor menjarah Indonesia
Juga pada sebagian elite dan politisi yang menyandera bangsanya
Demi masa depan Indonesia milik semua

Di Sportorium UMY kampus genre muda mendunia
Warga Persyarikatan dan angkatan muda menghadirkan asa
Dalam sentuhan simfoni Dwiki Dharmawan nan lembut mencerahkan
Bagi Negeri Indonesia berkemajuan

Nasrun min Allah wa Fatun Qarib

Yogyakarta, 1 Muharram 1949 Hijriyah - 21 September 2017 Miladiah⁠⁠⁠⁠

Sebanyak 1,9 Juta Warga dengan Data Ganda Menghambat Percetakan KTP

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan penyebab banyak warga yang menunggu lama untuk mendapatkan e-KTP meski telah melakukan perekaman data.

Jutaan warga harus menunggu lama karena mereka memiliki data ganda akibat perekaman lebih dari satu kali. Ada 1,9 juta warga yang memiliki data kependudukan ganda.

"Penduduk ini KTP-nya tidak akan jadi sebelum yang bersangkutan melaporkan ke Dukcapil untuk memilih tinggal di alamat mana. Kami tak bisa menghapus tanpa permohonan penduduk tersebut," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta kemarin.

Selain masalah data ganda, Zudan mengklaim tak ada hambatan lain dalam pengadaan e-KTP. Stok blangko untuk kartu identitas kependudukan itu disebut tercukupi untuk pemakaian hingga 2018.

Saat ini Dirjen Dukcapil memiliki total 9,4 juta keping blangko yang telah didistribusikan ke setiap daerah. Blangko itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP warga.

"Di daerah beredar 2 juta keping (blangko), distribusi diserahkan ke kabupaten karena perekaman di Dinas Dukcapil kabupaten. Saat ini juga sedang dilakukan distribusi hasil pelelangan umum pengadaan blangko sebesar 7,4 juta keping," tuturnya.

Masyarakat dapat mengambil e-KTP yang telah dicetak di Dinas Dukcapil pada tingkat Kabupaten/Kota. Sementara proses perekaman dapat dilakukan pada masing-masing Kecamatan.

Walau kendala tak ditemui dalam proses pencetakan e-KTP, masalah disebut timbul pada tahap perekaman. Menurut Zudan, masalah terjadi akibat banyaknya alat rekam yang rusak di tiap-tiap kecamatan.

"Ada 1.248 unit perangkat perekaman KTP elektronik dari 6.465 yang tidak berfungsi dengan baik. Perangkat yang rusak dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana APBN dan penggantian diarahkan menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota," katanya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri mencatat ada 9,3 juta warga yang belum merekam data kependudukan hingga September 2017. Jumlah itu mencakup 5,02 persen dari total 189 juta lebih warga yang wajib e-KTP. (sumber: CNN Indonesia

)

Manajemen Keuangan Pekerja Lepas

"Freelancer" atau pekerja lepas yang bergerak di semua lini disarankan harus menerapkan strategi yang tepat untuk menyiasati kestabilan keuangan keluarganya, kata perencana keuangan Agustina Fitria Aryani.

"Sebagai seorang pekerja lepas tentu pola penghasilannya berbeda dengan karyawan biasa. Pekerja lepas umumnya memiliki penghasilan yang tidak tetap, baik dalam hal nominal maupun waktu diterimanya penghasilan," kata Agustina Fitria Aryani yang juga Financial Planner Head dari OneShildt Financial Planning di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, penghasilan pekerja lepas sangat tergantung pada seberapa produktif dia dalam bekerja. 

Saat seorang pekerja lepas terbaring sakit misalnya, kata Agustina, maka ia tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang. 

"Selain itu karena tidak terikat kepada satu pemberi kerja, maka biasanya tidak memperoleh benefit yang sama dengan pekerja tetap, misalnya dalam hal fasilitas kesehatan, bonus, tunjangan hari raya, akibatnya banyak pengeluaran yang harus ditanggung sendiri," katanya.

Maka, kata dia, seringkali problem yang dialami oleh para pekerja lepas adalah menyesuaikan penghasilan yang diterima dengan uang yang harus dikeluarkan, karena penghasilan berubah-ubah sedangkan kebutuhan biasanya tetap bahkan bisa lebih tinggi saat terjadi risiko seperti sakit atau kecelakaan, kebutuhan saat hari raya, saat melahirkan anak, dan lain-lain.

Oleh karena itu pekerja lepas perlu mengantisipasi kondisi yang bisa mempengaruhi kestabilan keuangannya seperti saat terbaring sakit dan tidak bisa bekerja/menghasilkan uang.

Sedangkan pengeluaran bertambah karena harus berobat, maka pekerja lepas perlu mempunyai asuransi kesehatan, minimal berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, atau jika menginginkan cakupan proteksi yang lebih luas dan nyaman, bisa menambah dengan asuransi kesehatan swasta yang menanggung semua biaya rawat inap di rumah sakit. 

Sedangkan untuk menggantikan penghasilan saat dia tidak bisa bekerja karena sakit, saran Agustina dapat menggunakan dana darurat.

Saat job/order menurun, maka penghasilan juga menurun, maka pekerja lepas perlu mengamati kapan saat siklus penurunan job, sehingga bisa diantisipasi misalnya dengan meningkatkan produktivitas di bulan-bulan lainnya, memperluas target pasar, melakukan diversifikasi produk/jasa, mengusahakan agar ada repeat order/kontrak jangka panjang, dan sebagainya.

"Selain itu, saat sedang mendapat penghasilan yang lebih tinggi daripada pengeluaran rata-rata bulanan pekerja lepas perlu menyisihkan ke dalam rekening khusus (cadangan penghasilan), jadi penghasilan bulan tersebut tidak dihabiskan untuk konsumsi untuk bulan itu saja," katanya.

Saat pekerja lepas perempuan melahirkan dan dia juga sebagai penyokong nafkah keluarga maka produktivitasnya akan menurun (untuk sementara waktu bahkan bisa juga secara permanen). 

Untuk mengantisipasi biaya melahirkan, maka perlu menjadi peserta JKN dan saat sedang hamil perlu menabung untuk mencukupi biaya-biaya yang melebihi atau tidak dicakup oleh JKN.

Setelah melahirkan, mungkin pekerja lepas perempuan perlu menyesuaikan jenis pekerjaannya agar masih dapat dilakukan dari rumah agar tetap bisa menjaga hidup seimbang dengan anak-anaknya.

Agustina menyarankan agar pekerja lepas perlu mengantisipasi pengeluaran besar yang sifatnya rutin, seperti pembayaran pajak (seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan jika Kurang Bayar/pajak yang terutang masih lebih besar dari pada pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja), premi asuransi tahunan (jika ada), pengeluaran untuk hari raya, perawatan kendaraan bermotor (jika ada), dan biaya tahunan sekolah anak (jika ada).

"Apalagi kalau pengeluaran tersebut jatuh tempo di waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu perlu menyisihkan penghasilan atau menabung untuk membiayai pengeluaran tersebut," katanya.

Agustina mengatakan, pekerja lepas biasanya melakukan semua pekerjaannya sendiri, yaitu sebagai pemilik, penjual, pengatur keuangan, dan pelaksana, sehingga perlu mengatur waktu dan menjaga keseimbangan hidup agar kesehatan tetap terjaga. 

"Untuk mengantisipasi sakit ringan yang hanya membutuhkan rawat jalan, perlu disisihkan dana untuk rawat jalan atau menggunakan manfaat dari JKN," katanya.

Memang faktanya, kata dia, karena penghasilan yang tidak tetap maka pekerja lepas di Indonesia masih sulit mendapatkaan akses untuk memperoleh kredit dari bank untuk membeli rumah. 

Oleh karena itu pekerja lepas perlu menyiapkan sendiri dananya atau dapat juga melakukan pembelian rumah dengan kredit dari developer, namun dengan jangka waktu yang lebih pendek (maksimal 5 tahun) dan cicilan jauh lebih besar. 

Jadi mereka memang perlu memiliki cadangan dana yang cukup besar sebagai uang muka agar cicilan masih terjangkau oleh penghasilan yang fluktuatif.

Fenomena pekerja lepas saat ini memang merebak, kata dia, terlebih pekerja seperti itu sangat diminati generasi Y (kaum milenial) yang jumlahnya sudah mencapai 32 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. 

Mereka memiliki sifat yang senang berkelompok dan berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi pekerjaan dan bisnisnya dengan memanfaatkan berbagai aplikasi media sosial dan teknologi informasi digital. 

Oleh karenanya kaum milenial ini identik dengan orang yang bebas belajar, bebas bekerja, dan bebas berbisnis. 

"Sehingga mereka cenderung memilih untuk mengelola bisnisnya sendiri atau sebagai pekerja lepas yaitu tidak terikat dengan satu perusahaan yang bukan miliknya," katanya. (sumber: antara)