Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai cita-cita wacana pendirian negara khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu direspon pemerintah dengan menuding mereka sebagai kelompok anti-Pancasila. Menurut Din, khilafah bagi umat Islam layaknya eksistensi Vatikan yang menjadi kiblat umat Katolik di seluruh dunia.
"Wawasan dan wacana khilafah itu di kalangan umat Islam tak lebih pada eksistensi Vatikan," kata Din di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam 12 Juli 2017.
Wacana dan cita-cita khilafah, kata Din, merupakan keinginan adanya kepimpinan universal umat Islam sedunia. Layaknya Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan berpusat di Kota Vatikan.
Dengan cita-cita seperti itu, lanjut Din, pemerintah seharusnya tak terlalu cepat melabeli HTI sebagai kelompok anti-Pancasila. "Tak berarti umat Katolik di Indonesia yang patuh ke Vatikan anti-Pancasila. Saya memahami posisi pemikiran HTI itu," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.
Penerbitan perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. (bpp/mtnc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar