Tokoh reformasi, Prof Dr HM Amien Rais, meminta pemerintah Joko Widodo tidak menginvestasikan dana haji yang sudah terkumpul untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur nasional. "Dana haji jangan diserobot untuk pembangunan," ujar Amien Rais saat acara Refleksi 19 Tahun Reformasi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).
Menurut Amien yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pemerintah Jokowi sengaja mengalokasikan dana haji sebesar Rp 90,6 triliun untuk pembangunan karena repatriasi dari tax amnesty tidak sesuai target. "Karena dari tax amnesty, dana repatriasi dikit. Jadi pemerintah megap-megap," jelas Amien Rais.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi repatriasi hasil amnesti pajak hingga batas waktu akhir Maret 2017 sebesar Rp 128,3 triliun. Angka ini naik dari akhir Februari 2017 yang sebesar Rp 121 triliun.
Meski naik, nilai itu masih lebih rendah dari komitmen dana repatriasi yang sebesar Rp 146,6 triliun. Artinya masih ada Rp 18,3 triliun dana repatriasi dari wajib pajak (WP) yang belum terealisasi dan masuk laporan Ditjen Pajak.
Seperti diketahui, dana nantinya akan dikelola oleh badan khusus di luar Kementerian Agama yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH yang sedang dalam proses seleksi anggota ini diinginkan oleh Presiden Jokowi sebagai badan independen yang mampu mengelola dana haji secara profesional dan tentunya menguntungkan.
Dana tersebut juga diharapkan bisa diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan dana cukup besar. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota BPKH, Mulya Effendy Siregar mengungkapkan, permintaan Presiden sangat jelas pada lembaga ini.
Di mana dana haji tersebut harus diinvestasikan pada proyek yang jelas peruntungannya, seperti jalan tol, dan pelabuhan. Sehingga tidak dikhawatirkan dana akan hilang.(bpp/tnc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar