Peresmian Masjid Dan Mogod, sebagaimana Tuntutan Jaksa kepada Ahok hendaknya ditunda. Permintaan ini dilakukan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dim Syamsuddin.
Menurut Din, ini untuk menjaga ketenteraman masyarakat jelang Pilkada DKI Jakarta. Umat Islam tentu berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah membangun sebuah masjid di Jalan Dan Mogot Jakarta. Namun, rencana peresmian Masjid Daan Mogot tersebut oleh Presiden Jokowi dengan melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diaktifkan kembali, sebaiknya ditunda karena hanya akan mengganggu ketentraman atau menambah ketegangan dalam masyarakat jelang Pilgub DKI 19 April 2017. Demikian pesan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof M Din Syamsuddin kepada PWMU.CO, Jumat (14/4) malam.
Menurutnya, peresmian masjid pada saat masa tenang, apalagi melibatkan salah seorang calon gubernur, akan mengganggu ketenangan masyarakat pemilih yang berseberangan. “Bukankah penundaan pembacaan tuntutan JPU pada sidang penistaan agama didalihkan pada alasan gangguan ketentraman? Demi keadilan, seyogyanya alasan yang sama diterapkan pada rencana peresmian masjid pada waktu yang tidak pas,” ujar Din.
Begitu pula acara peresmian itu. Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, acara tersebut tentu akan diberitakan secara luas oleh media. “Akan mempertontonkan dengan kasat mata bahwa Presiden Jokowi tidak netral, bahkan berpihak secara nyata terhadap Paslon No 2 Ahok-Djarot. Hal ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri berulang kali bahwa tidak berpihak,” kata Din.
Sebenarnya, kata dia, sebagian rakyat sudah menilai bahwa Presiden Jokowi dari awal sudah tidak netral dan tidak berdiri mengayomi seluruh rakyat. “Maka, peresmian masjid, yang apalagi dihadiri oleh Ahok, akan menambah rasa ketidakpercayaan sebagian rakyat. Padahal pelaksanaan agenda pembangunan negara dewasa ini sangat memerlukan dukungan seluruh rakyat,” ungkap Din.
Untuk itu, tambahnya, rakyat memdambakan keteladanan politik “satunya ucap dan laku’. Selama ini sering diucapkan ‘tidak boleh ada politisasi agama’, tapi rencana peresmian pada 16 April 2017 tersebut tak pelak lagi akan dianggap sebagai bentuk politisasi agama yang nyata. “Mungkin, dengan peresmian masjid tiga hari sebelum Pilgub, diharapkan akan ada efek positif bagi Ahok dari kalangan pemilih Muslim, tapi saya kira mereka sudah cukup cerdas dengan trik-trik politik. Justru oleh karena itu mereka akan semakink menjauh,” kata alumnus Gontor ini.
“Maka sekali lagi saya mengharapkan agar peresmian itu ditunda setelah Pilkada 19 April 2017. Seharusnya tidak ada masalah kalau ditunda empat hari saja, yakni dilaksanakan pada 20 April 2019,” pesan Din.
Din Syamsuddin juga meminta klarifikasi soal berita gambar yang beredar luas, khususnya di kalangan umat Islam, bahwa denah Masjid Daan Mogot itu dari atas berbentuk lambang agama lain (non Islam). “Kalau ini benar, maka sebaiknya diperbaiki dulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yakni akan dianggap sebagai masjid dhirar atau masjid yang membahayakan karenanya harus dijauhi.”
Din juga berpesan bahwa hanya kearifan dan kenegarawanan yang bisa menampilkan kebijakan yang bijak. “Politik dan agama tak terpisahkan, tapi jika pengaitan politik dengan agama secara tidak pas adalah sebuah langkah yang kebablasan,” tegasnya. (sumber: PWMU.CO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar